BEM Untag Banyuwangi Desak Presiden Untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) KPK

BANYUWANGINEWS.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi menyelenggarakan kegiatan Dialog Interaktif dengan Tema RUU KPK “KPK Diperlemah atau Diperkuat” pada hari Rabu, 18 September 2019 yang diselenggarakan di depan sekretariat BEM Universitas.

Acara tersebut menghadirkan akademisi diantaranya Hary Priyanto,S.T.,M.Si. Dosen Ilmu Politik Untag Banyuwanngi, Demas Brian Wicaksono, S.H.,M.H. Dosen Hukum Tata Negara Untag Banyuwangi dan Rifqi Nuril Huda selaku Ketua BEM Untag Banyuwanngi.

Kegiatan dialog interaktif yang dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai lintas jurusan ini dalam prosesi diskusi terdapat banyak pertanyaan hingga pada gagasan pemikiran untuk bersikap sebagai seorang mahasiswa.

Demas Brian menyampaikan pada diskusi tersebut bahwa KPK adalah lembaga independent yang dibuat atas kebutuhan negara untuk menangani kasus korupsi, banyak kasus-kasus korupsi yang sudah dibongkar oleh KPK melalui Operasi Tangkap Tangan(OTT). Tetapi dalam kewenangannya di RUU KPK yang sekarang menjadi Undang-Undang KPK, adanya Dewan Pengawas menjadi hal yang tidak sepatutnya, karena dapat menjadikan kinerja KPK tidak maksimal.

Suasana Dialog Interaktif bersama BEM Untag Banyuwangi(Foto: Sofan)

Selain itu Hary Priyanto menambahkan dalam perspektif politik ini adalah suatu fenomena pertarungan politik di parlemen. Sebagai insan akademisi harus mengerti bahwa semua produk hukum barasal dari kesepakatan politik. Sehingga ini murni pertarungan politik dan kepentingan di pusat.

Dalam penyampainnya ketua BEM Rifqi Nuril Huda mengatakan bahwa sebagai mahasiswa tidak boleh terjebak pada pro dan kontra, tetapi harus dilihat dulu dari sudut pandang isi UU KPK.

“Kita sadar, saat ini kondisi nasional dengan adanya RUU KPK dan sekarang menjadi Undang-Undang KPK adalah prosesi yang tidak baik dalam tubuh parlemen. Sebagai mahasiswa kita tidak boleh terjebak pada pro dan kontra, tetapi kita lihat dulu dari sudut pandang isi UU KPK”. Ujarnya.

Rifqi menambahkan Bahwa ada hal yang tidak semuanya tidak baik seperti SP3, ini harus ada di dalam proses penyidikan KPK, karena dapat mencederai hak tersangka yang kasusnya tidak terseleseikan oleh KPK.

Dalam kesimpulan dialog interaktif BEM Untag Banyuwangi mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan kewenangannya melalui Pertaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) untuk merubah Undang-Undang KPK. Yaitu pada frasa adanya Dewan Pengawas di dalam Undang-undang Tersebut dan juga menghapus segala pasal yang sifatnya memperlemah kinerja KPK . Yang dimana Presiden jokowi juga pernah berjanji untuk serius menangani kasus korupsi yang ada di Indonesia.(Sofan/Zen)

Recommended For You

About the Author: Banyuwangi News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *