Permudah Perijinan Kapal Tangkap Ikan, Pemkab Banyuwangi Gelar Rapat Kordinasi

BANYUWANGINEWS.ID – Guna terus tingkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat, Pemerintah kabupaten Banyuwangi gelar rapat kordinasi lintas pemangku wilayah. Rapat yang digelar di Pendopo Shabaswagata Blambangan Banyuwangi pada Jum’at (22/01/2021) dihadiri oleh Kepala Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Jatim, Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi, Kasat Polairdan Udara  Polresta Banyuwangi, dan Syahbandar Perikanan Muncar.

Dipimpin oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, rapat tersebut untuk mengakselerasikan terbentunya gerai layanan khusu Nelayan, guna mempermudah pelayanan perijian kepada Nelayan di kabupaten Banyuwangi.

“ Kami terus meminta arahan dan dukungan dari Ibu Gubernur Jawa Timur dan kementerian terkait, karena perizinan di sektor ini memang lintas instansi,” Kata Anas

Sementara itu, Kepala KSOP Tanjung Wangi sangat mendukung langkah cepat Bupati Banyuwangi dalam memfasilitasi perijinan kapal penangkap ikan yang memang membutuhkan sinergititas dari pemangku kepentingan. Nantinya dampak bagi Nelayan, ketika sertifikasi didapatkan maka Nelayan akan dapat menikmati Bahan Bakar Minyah (BBM) subsidi dari pemerintah.

“ Ketika sinergisitas ini dapat segera terlaksana. Maka saya targetkan selama delapan belas bulan, seluruh kapal di Banyuwangi dapat tersertivikasi. ” Ucap Benyamin ginting pada Banyuwanginew.id

Berdasarkan regulasi, pengurusan dokumen kapal perikanan memang bukan kewenangan pemerintah daerah. Perizinan terkait surat ukur, sertifikat kelaikan dan pengawakan, PAS (tanda kepemilikan perahu) besar, dan gross akta berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan.

Adapun perizinan terkait Alat Penangkap Ikan (API) seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ada di pemerintah provinsi. Sebagai contoh, pengurusan perizinan kapal di atas 5 GT hingga 30 GT, adalah wewenang pemerintah provinsi, sedangkan di atas 30 GT adalah wewenang pemerintah provinsi, sedangkan di atas 30 GT adalah wewenang pemerintah pusat. (DIK/ZEN)

Recommended For You

About the Author: Banyuwangi News ID

Tinggalkan komentar